Direktur Bina Pemagangan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI Asep Gunawan mengapresiasi langkah Kadin Bandung yang mendukung Program Pemagangan Nasional yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2016 di Karawang. Dikatakan Asep bahwa kerja sama antara Kemenaker, Kadin Indonesia, dan Apindo Pusat merupakan perwujudan kemitraan yang harmonis antara pemerintah dan dunia usaha.

“Program pemagangan merupakan kebijakan strategis pemerintah, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya angkatan kerja di Indonesia, agar menjadi tenaga ahli yang kompeten,” ujar Asep saat bersilaturahmi dengan pengurus Kadin Bandung, Sabtu (14/1/2017) lalu. Di Bandung, Asep didampingi Wakil Sekretaris Tim Percepatan Pemagangan Nasional Kemenaker Mohammad Fallah Said.
Ketua Kadin Bandung Iwa Gartiwa mengatakan, program pemagangan merupakan langkah tepat untuk menciptakan generasi muda dan angkatan tenaga kerja yang terampil serta kompeten. “Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di era global ini,” kata Iwa.
Ditambahkan Iwa, pihaknya telah mempersiapkan berbagai langkah untuk berpartisipasi aktif melaksanakan program pemagangan, baik program pemagangan nasional maupun internasional yang dicanangkan pemerintah.
Ketua Lembaga Pemagangan Kadin Bandung (LPKB) Budhi Suphardi mengatakan, antusiasme generasi muda dan angkatan kerja untuk mengikuti program pemagangan di Jepang sangat tinggi. Oleh karena itu, pihaknya telah memperpanjang jadwal, pendaftaran bagi peserta magang di Jepang melalui LPKB.
Sekretaris LPKB Ilyas Basoeki menambahkan, pada Februari ini pihaknya akan melakukan wawancara dengan para peserta pemagangan bersama pihak lembaga penerima dari Jepang agar pertengahan tahun ini peserta sudah dapat diberangkatkan. “Kami mengimbau LPK dan lembaga pengirim peserta pemagangan di Jepang untuk lebih memahami regulasi program pemagangan agar tidak terjadi salah paham,” ujarnya.

Posted in: Ekonomi.
Last Modified: January 17, 2017

Leave a reply

required